KUNINGAN – Kegiatan pelatihan dan sosialisasi implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa sangat penting dilaksanakan dan diperhatikan oleh seluruh Kades, untuk membekali wawasan dalam rangka tertib administrasi keuangan di lingkup pemerintahan desa yang harus dipertanggung jawabkan.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat Bupati Kuningan Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd saat membuka kegiatan Fasilitasi penyusunan APBDesa Tahun 2024 dan sosialisasi implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa. Bertempat di Aula Raja Seapood Cilimus. Kamis (28/12/2023).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala DPMD Kuningan Dr. H. Mohamad Budi Alimudin, M.Si, Inspektur Kuningan Drs. H. Deniawan, M.Si, Direktur Bank Kuningan H. Dodo Warda serta seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Kuningan.
“Manfaatkan pelatihan ini dengan baik, apabila mengalami kesulitan bisa ditanyakan pada forum ini atau kedepan bisa dipertanyakan ke langsung ke dinas-dinas terkait, dengan tujuan agar dalam menjalankan pemerintahan desa tidak ada sesuatu yang kita tidak ingingkan kedepannya”, ungkapnya.
Selanjutnya, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa, bahwa mulai tanggal 1 januari 2024 semua penerimaan dan pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme non tunai, dengan tujuan ditetapkannya transaksi non tunai pada pemerintah desa adalah untuk mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu, serta mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Oleh karena itu saya mohon bantuan serta dukungan para kepala desa agar pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah desa untuk dapat dioptimalkan agar terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik” Harap Iip.