KUNINGAN – Pesta Demokrasi Pemilu 2024 sudah dekat, jajaran Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kalimanggis sedang merumuskan strategi pengawasan logistik.
Ketua Panwascam Kalimanggis, Suharyana didampingi Kordiv P3S Esti Enjelina dan Kordiv HP2HM Hasan Fauzi dan Kasek Panwaslu Kalimanggis, Momon Nurjaman menyebutkan bahwa saat ini Panwaslu Kecamatan Kalimanggis sedang merumuskan strategi pengawasan logistik, mengingat pengawasan logistik akan berlangsung bersama dengan tahapan kampanye.
“Mengingat jumlah anggota yang terbatas, kami mengatur dan mempersiapkan diri agar kedua tahapan ini bisa optimal diawasi,” kata yono sapaan akrab Suharyana. Kamis (14/12).
Yono menjelaskan, pengawasan logistik difokuskan pada tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat kualitas. Kemudian, logistik Pemungutan suara harus diterima tepat waktu, yakni satu hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
“Pengawasan logistik di tingkat Desa, menjadi tugas pengawas Desa (PKD), kemudian jika ada pelanggaran di lapangan akan di laporkan ke Panwaslu tingkat Kecamatan,” ujar Yono.
Dengan jumlah sebanyak 79 TPS dan sekitar 20.094 DPT di Kecamatan Kalimanggis, lanjut Yono, perlu pengawasan yang sangat ketat, meski jumlah desa sedikit yaitu 6 desa, tapi penduduk cukup padat, sehingga pengawasan Logistik menjadi agenda penting untuk memastikan jalannya Pemilu berjalan dengan lancar, adil dan transparan.
Selain itu, Yono juga berharap kebutuhan logistik terpenuhi sesuai kebutuhan, sehingga dengan adanya logistic lengkap maka pelaksanaan pemungutan suara nanti berjalan lancar. Dan juga diperlukan penguatan pengawasan pada tahap distribusi Logistik Pemilu di seluruh TPS di Kecamatan Kalimanggis.
“Kita jumlah personil terbatas, ditambah adanya PKD, tentu itu bisa menjadi hambatan, tapi dari kekurangan itu dengan strategi yang matang, maka pengawasan bisa berjalan lancar,” kata Yono.
Kemudian, Yono menyebutkan bahwa pihaknya bersama dengan PKD juga harus memperhatikan proses penyebaran logistik berjalan dengan aman. Apabila terdapat daerah-daerah TPS yang rawan ataupun TPS yang tidak ramah disabiltas segera lakukan koordinasi.
“Jangan karena terkendala hal-hal itu sampai terdapat pemilih yang tidak mendapatkan haknya pada pemilu tahun 2024, ditambah ada beberapa wilayah yang masih blank spot yaitu Desa Wansaraya sehingga disulitkan askes komunikasi, mudah – mudahan kita sambil jalan cari solusinya,” ungkap Yono.
Yono juga berharap peran dari peserta Pemilu dan masyarakat umum agar bisa berperan aktif dalam memastikan integritas logistik Pemilu. Keterlibatan mereka dalam melakukan pengawasan dan melaporkan potensi pelanggaran terhadap aturan logistik pemilu akan menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam menjamin keberlangsungan proses pemilu yang bersih dan adil.
“Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan bahwa pengawasan logistik pemilu yang efektif akan dapat membawa Indonesia menuju pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” kata Yono. (red)